Hidayat Nur Wahid: Komite Perdamaian IPU Gagal Capai Kesepakatan Soal Terorisme
Sidang Parlemen Sedunia ke-128 belum mencapai kesepakatan terkait persoalan mengenai terorisme. Pasalnya Parlemen Syiria berusaha memasukkan thema menjadi emergency item terkait dengan masalah keamanan dan terorisme di negara tersebut.
“Banyak kepentingan dari banyak negara dan mereka pasti ingin memastikan bahwa kepentingan mereka bisa terakomodasi dan tidak dirugikan,” ujar anggota delegasi Parlemen Indonesia M. Hidayat Nur Wahid kepada parlementaria usai mengikuti Sidang First Standing Committee on Peace and International Security di Convention Center, Level-2, Cumbaya-Ecuador, Senin (25/3).
Menurutnya, Delegasi Parlemen RI menilai Syiria sangat ngotot untuk memasukan point-point, dimana mereka mengusulkan sebagai thema terorisme menjadi emergency item yaitu menyangkut masalah keamanan dan terorisme di Syiria.
Dia menambahkan, thema tersebut berulangkali gagal karena anggota dari peserta sidang parlemen sedunia mengingatkan termasuk pimpinan sidang bahwa kita tidak lagi membahas tentang terorisme. Saat ini, komite perdamaian dan keamanan internasional, sedang membahas tentang bagaimana menghadirkan keamanan, terutama ketika suatu negara terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan.
Delegasi Parlemen Indonesia mengusulkan pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi masalah-masalah yang bisa terjadi di suatu negara. “Usulan kita yang tadi diterima adalah wajib untuk tetap mempertimbangkan bahwa dengan merujuk kepada Keputusan Dewan Keamanan PBB maka yang namanya intervensi militer itu bukan sesuatu yang merupakan pilihan pertama, tapi merupakan pilihan yang terakhir,” terangnya.
Sebelum pilihan militer, lanjutnya, negara-negara besar dan negara-negara yang berada disekitar daerah konflik harus menjadi bagian dalam membantu menyelesaikan masalah secara damai.
Hidayat menambahkan, DPR menolak usulan tersebut, karena tidak ingin ketika meloloskan paragraph ini maka negara-negara yang merasa besar atau negara-negara yang merasa kuat kemudian karena kepentingan politiknya melihat negara yang lagi ada masalah masuk dengan mengabaikan faktor keamanan. (iw)/foto:iwan armanias/parle.